Asas Keadilan dan Penertiban Soal Pelarangan dan Pembatasan Pemasangan Baligo Caleg

Peraturan KPU No 15 tahun 2013 soal pembatasan alat peraga berupa Baliho dan sepanduk yang dipasang oleh para caleg menuai pro kontra. Pembatasan ini di satu sisi sepertinya terkesan tidak mendukung sistem politik proporsional terbuka dimana para caleg diwajibkan memperkenalkan diri secara agresif kepada masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, acap kali alat peraga berupa baliho atau sepanduk acapkali pula hanya mempromosikan caleg, berupa photo, lambang partai dan no urutnya tanpa masyarakat bisa tahu apa saja program dan bagaimana komitmen mereka terhadap masyarakat jika terpilih nanti sebagai anggota dewan. Masalahnya adalah seringkali pula hanya dengan memasang baliho, para caleg tersebut tidak melakukan sosialisasi secara langsung bertemu muka dengan masyarakat untuk menyampaikan visi dan misiya sebagai caleg. Menurut hemat penulis titik tekannya bukan soal alat, tetapi soal bagaimana masyarakat bisa tahu visi, misi, seorang caleg jika mereka nanti menjadi anggota dewan. Apakah masyarakat sudah tahu aspirasi yang muncu jika mereka menjadi anggota legislatif dan mereka bisa memperjuangkan aspirasi nanti di lembaga perwakilan jika mereka terpiih menjadi anggota legislatif. Oleh karena itu soal bagaimana dan memilih alat peraga yang efektif dan bisa menjadi alat media untuk menyambungkan dengan masyarakat adalah masalah teknis. saya berpikiran, media sosial, jauh lebih efektif untuk menyampaikan pesan-pesan dan pokok-pokok pikiran yang menjadi komitmen seorang caleg. Pertanyaan dasarnya adalah apakah seorang caleg sendiri sudah tahu apa tugas dan fungsi seorang anggota dewan nanti? Apa yang akan diperjuangkan seorang legislator di lembaga perwakilan nanti? Penting kiranya media-media sosial seperti FB, Blog, twitter, Youtube bisa menjadi alat yang optimal mempublikasikan pokok-pokok pikiran seorang calon legislatif. Jika titik tekan soal alat peraga dibatasi seperti baligo dan sepanduk yang kadung sudah semrawut dan mengotori wajah tata kota dan desa yg terpasang di pinggir-pinggi jalan, saya setuju untuk ditertibkan. Tetapi lagi-lagi pemerintah beserta KPU punya tugas besar bagaimana para caleg bisa difasilitas untuk lebih dikenal oleh masyarakat dengan menyediakan publik space yang cukup luas mempublikasikan para caleg. Usul teknis misalnya bagaimana media televisi pemerintah seperti TVRI dan radio-radio lokal bisa jadi alat untuk menyampaikan visi, misi dan program2 seorang caleg. Terima kasih

Categories: TESTIMONIAL | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: