Kritisi RUU Pilkada ……

SAAT ini UU soal Pilkada lagi dibahas komisi II DPR RI. Ada dua isyu yang krusial dan menjadi perdebatan di kalangan anggota DPR RI, yaitu soal mekanisme pemilihan calon Gubernur/Bupati/Walikota dan isu Dinasti Politik. Isyu pertama kembali menjadi bahan perbincangan manakala sistem pemilihan langsung dalam berbagai pilkada yang telah dilaksanakan telah menimbulkan efek-efek negatif. Salah satunya adalah soal cost politik, besarnya modal dana kampanye, money politic, politik transaksional, dan perselisihan pilkada yang berujung di persidangan MK (Mahkamah Konstitusi).

Realitas ini menggiring opini publik bahwa pemilihan langsung lebih banyak negatifnya ketimbang menghasilkan pemimpin yang benar-benar efektif dan efesien bekerja demi rakyat. Pada kenyataannya memang dibutuhkan modal dana yang besar untuk ikut serta menjadi kandidat dalam pemilihan setiap pilkada yang dilaksanakan. Besarnya dana yang dibutuhkan dalam pilkada langsung mau tidak mau suatu saat kandidat yang menang, niscaya harus “mengembalikan” dana tersebut. Persoalannya adalah darimana sumber pengembalikan modal dana politik tersebut?

Pun demikian dalam pemilihan yang diwakilkan seperti halnya dulu dilaksanakan dalam pilkada propinsi/kab/kota, setiap kandidat dan pasangan kandidat diharuskan melakukan pendekatan dan lobi-lobi politik terhadap para anggota DPRD dan partai politik. Lobi-lobi itu niscaya selalu ada cost dan komitmen yang dibangun diantara yang didukung dan pendukung. Adalah fakta politik manakala soal deal politik diantara anggota DPRD, pimpinan partai politik dan kandidat tidak lepas dari aroma uang dan komitmen fasilitas yang memungkinkan bisa disuport seorang kandidat manakala menjadi pejabat nanti. Yang menjadi soal adalah apakah komitmen politik dan dukungan politik disaat dipilih oleh para anggota DPRD itu semata-mata dalam kerangka kepentingan masyarakat atau kepentingan pribadi dan golongan? Pengalaman masa lalu, bergaining politik dalam pendukungan syarat dengan kepentingan pribadi dan golongan. Padahal seorang wakil rakyat mengemban amanah sebagai wakil rakyat yang menampung dan memperjuangkan semua aspirasi. Pun, soal siapa calon pemimpin yang bisa mengemban amanat seyogianya, para wakil rakyat mampu memberikan ruang bagi dukungan dan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Menurut hemat penulis, kondisi masyarakat dan mentalitas politisi kita yang menjadikan uang sebagai “tuhannya” penentu otoritas pilihan untuk mencoblos adalah salah kaprah. Budaya politik di masyarakat terlalu fragmatis mengartikan setiap pilihan politik harus dibayar dengan uang dan fasilitas. Bicara politik lebih pada bicara “wani piro”. Masyarakat seperti apatis untuk membicarakan pilihan politik itu adalah sama dengan pilihan program dan pilihan mencari calon pemimpin yang mempunyai gagasan dan komitmen cemerlang soal bagaimana dengan kekuasaan politik suatu daerah bisa berkembang. Bagaimana dengan otoritas kekuasaan politik sebuah masyarakat bisa berubah.

Wajar jika kemudian mereka yang “tempur” terjun menjadi kandidat bupati/walikota/gubernur dan atau calon legislatif seakan-akan “disandera” dengan budaya demikian. Kata masyarakat, ” rek mere naon jeng babawaan naon jeng sabaraha nu rek dibere ka masyarakat” (mau memberi apa dan membawa apa serta berapa mau memberi ke masyarakat?). Pun, situasi ini membuat beberapa kandidat atau para caleg dibuat kerepotan. Di satu sisi ada beberapa caleg idealis bermodal minim yang berharap bisa membuat dan merealisikan gagasan-gagasan cemerlangnya soal perubahan masyarakat. Namun di sisi lain masyarakat tampak sudah “jenuh” dengan janji-janji manis pada caleg atau kandidat-kandidat yang bertarung dalam pilkada yang senantiasa manis mengumbar janji. Tak ayal “angin surga” pun acapkali membius dan membuat masyarakat suatu saat “berharap” untuk kemudian mereka harus sakit hati manakala janji-janji itu tidak pernah ditepat oleh para pejabat atau politisi yang saat ini menjadi incumbent baik yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif.

Kedua soal politik dinasti. Soal ini masih dibahas dan menjadi perdebatan ketika soal Hak Asasi Manusia adalah hak semua orang. Termasuk hak untuk dipilih dan memilih tanpa memikirkan asal usul latar belakang keluarga, sosial dan kekayaannya. Termasuk mereka yang terlahir dari rahim pasangan para pejabat dan politisi incumbent pun mempunyai hak politik yang sama dengan yang lain. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan soal hak-hak politiknya. Akan tetapi soal efek negatif karena kekerabatan politik telah menciptakan “perselingkuhan politik keluarga” dimana ruang demokrasi menjadi terhambat. Kecerdasan dan nalar politik akhirnya menjadi pertimbangan yang ke sekian dikalahkan oleh unsur subyektifitas karena seseorang itu dekat dan menjadi ruh biologis para politisi seniornya.

Dua hal ini lagi menjadi pembahasan komisi II DPR RI. Kita tunggu saja hasilnya …. (wd)

Categories: NEWS | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: